Sunday, November 28, 2021
Home Blog

KAJIAN KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL

0

Oleh : Deddy Permana S.Si

Direktur Program dan Jaringan HaKI / Praktisi Perhutanan Sosial

Perkembangan Kebijakan Perhutanan Sosial

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS). Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program Perhutanan Sosial lahir untuk menjawab pertanyaan apakah benar bahwa hutan sebagai sumber penghidupan warga masyarakat perdesaan, telah dioptimalkan fungsinya secara sosial, sehingga dapat membantu mengurangi dan mengatasi kemiskinan, bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Di Indonesia program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Community Based Forest Management), dimulai tahun 1995, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan (Kepmen 622/95).

Kebijakan ini lahir untuk bisa mengakomodir peranserta masyarakat, dalam mengelola hutan, baik di dalam kawasan hutan produksi maupun di kawasan hutan lindung. Sayangnya, oleh banyak pihak, SK 622/Kpts-II/1995 dinilai masih artifisial, dalam model pemberdayaan masyarakatnya.

Selain jangka waktunya pendek (2 tahun), pemanfaatan hutan yang ada, ternyata sangat dibatasi hanya pada kegiatan tumpang sari dan hasil hutan bukan kayu. Bobot program masih hanya pada pemberdayaan masyarakat saja (yang mungkin belum utuh). sebelum itu Hutan Kemasyarakatan pertama kali dijadikan sebagai nama program di departemen kehutanan pada tahun 1986, sedangkan nama Perhutanan Sosial digunakan sebagaiperhutani mulai tahun 1986 (lihat kartasubrata et al 1994; Suharjito dan Darusman 1998; Suharjito et al 2000).

Kemudian pada tahun 1998, SK Menhut Nomor 622/Kpts-II/1995 diperbaharuimenjadi SK. Menhut Nomor 677/Kpts-II/1998. Essensi dari perubahan ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian akses kepada masyarakat, dalam Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan melalui lembaga koperasi.

Pada tahun 2003 kementrian kehutanan mencanangkan program Sosial Forestry sebagai “payung” dari program – program kelola sosial pembangunan kehutanan. Konsep Sosial forestry ini ternyata mandeg (stagnant) karena tidak dikawal operasionalnya dan menjadi kabur dengan konsep yang sudah ada, yakni HKm Lagi-lagi disini masih hanya pada konsep pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, seiring dengan kebijakan otonomi daerah, Menteri Kehutanan menetapkan SK Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, sebagai pengganti dari SK 865 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 677 Tentang Hutan Kemasyarakatan. Ketentuan (SK.31) ini, dipandang sebagai bagian dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan di tingkat daerah.

Dalam proses perjalanannya, ditahun 2007, program HKm kemudian diperluas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Berdasarkan PP tersebut, ditetapkan pula peraturan teknis yang mengatur tentang HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan.

Kebijakan Perhutanan Sosial ditetapkan sebagai kebijakan prioritas nasional pada tahun 2015 di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan tersebut menyediakan pemberian hak kelola legal kawasan hutan negara kepada masyarakat yang diatur dalam peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 / Menlhk/ Setjen/ Kum.1/10/2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 khusus di wilayah kerja Perum Perhutani.

Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 tahun 2020 tanggal 2 November 2020 yang telah disahkan dalam paripurna DPR RI, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Pada paragraf 4 undang undang cipta kerja (UUCK) yang membahas persoalan kehutanan, pasal 35 menjelaskan bahwa undang undang tersebut mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang disatukan dalam pasal 36. Setidaknya terdapat 20 pasal dalam UU kehutanan yang dirubah, Namun dalam pasal 36 UUCK disisipkam dua pasal di antara Pasal 29 dan pasal 30, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B.

Pasal 29A ayat (1) berbunyi, “pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 28 dapat dilakukan kegiatan perhutanan Sosial”. Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi, “Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapart diberikan kepada (a) Perorangan (b) kelompok tani hutan, dan (c) koperasi. Dan Pasal 28B berbunyi, ‘ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelengaraan Kehutanan yang secara khusus pembahasan tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada BAB VI (bab enam) pasal 203 sampai dengan pasal 247, pasal-pasal tersebut yang kemudian menjadi landasan hukum dikeluarkanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (Permin LHK) Nomor 09 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan Sosial , sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2021 pasal 247 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perhutanan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri”.

Dasar Hukum Terkini Tentang Perhutanan Sosial
Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, secara detil akan tindak lanjuti dengan peraturan pemerintah sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Tabel-Kajian-Kebijakan-Perhutsos-final-1

Tabel-Kajian-Kebijakan-Perhutsos-final-2-deddy-Permana-haki

Perubahan Mendasar Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 dan Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Perubahan yang terjadi pada Permen LHK tidak lepas dari perubahan kebijakan diatasnya peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan ini secara umum mengalami perubahan dan perbaikan diberbagai pokok bahasan, yakni :

  • Akses legal Pengelolaan perhutanan sosial diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Persetujuan atau Penetapan, Persetujuan meliputi; Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD), Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm), Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR), dan Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK), dan Penetapan Status Hutan Adat, sedangkan akses legal Perhutanan Sosial pada kebijakan sebelumnya diberikan dalam bentuk Hak dan Perizinan.
  • Pembatasan luasan untuk satu unit Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial maksimal 5000 (lima ribu) hektar untuk satu unit PS (HD, HKm) dan Pembatasan diberlakukan pada skema HKm dan HTR untuk alokasi luasan adalah 15 hektar per KK, Untuk kemitraan kehutanan alokasi paling luas 5 (lima) hektar per kepala keluarga. Dan jumlah anggota dalam KTH yaitu minimal 15 kk dan maksimal 300 kk perkelompok.
  • Jika Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/2016 mengizinkan perorangan hanya bisa mengelola skema hutan tanaman rakyat, di aturan baru P.9/2021, perorangan bisa untuk skema apa saja kecuali Hutan Desa yang melalui lembaga desa atau gabungan lembaga desa dan Hutan Adat yang mensyaratkan oleh masyarakat hukum adat. Perorangan yang dimaksud tetap mensyaratkan tergabung dalam kelompok atau koperasi dengan masyarakat setempat (kelompok minimal 15 orang) dan tidak dijelaskan tentang jumlah perorangan yang dimaksud.
  • Persetujuan Pengelolaan HTR dapat diberikan kepada Kelompok Tani Hutan, Gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan; atau profesional kehutanan atau perorangan, walaupun ada peluang perorangan tapi tetap bahwa profesional kehutanan atau perorangan yang telah memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainya yang memiliki pengalaman atau penyuluh di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama Masyarakat Setempat. Begitu juga dengan persetujuan pengelolaan HKm dapat diberikan kepada Perseorangan, kelompok tani; atau koperasi (pasal 21), perseorangan yang dimaksud pasal tersebut dengan katentuan bergabung atau membentuk kelompok masyarakat.
  • Area persetujuan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk (HD, HKm, HTR) menghilangkan wilayah khusus KPH, Pengelola hutan dalam hal ini KPH tidak masuk pihak yang melakukan kegiatan Kemitraaan Kehutanan (tugas dan fungsi KPH tercantum dalam PP. Nomor 23/2021 pasal 123). Bagi skema HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, KULIN KONSERVASI, KULIN KK dan penetapan status Hutan Adat Sudah terbit Dinyatakan tetap berlaku sampai hak/izin berakhir dan yang sedang dalam proses dilanjutkan prosesnya dan disesuaikan dengan Permen LHK No. 9 /2021 pada pasal 198 Ketentuan Peralihan.
  • Pada Permen LHK Nomor 9 dalam skema Hutan Desa (HD) persetujuan pengelolaan diberikan kepada Lembaga desa yang memenuhi ketentuan yaitu Kepengurusan Lembaga Desa dan penerima manfaat HD, Pembentukan Lembaga Desa secara musyawara melalui Perdes dan pembentukan susunan pengurus lembaga desa melalui keputusan kepala Desa. Indentitas bisnis berupa KOPERASI DAN BUMDES TIDAK LAGI DISEBUTKAN DI Permen LHK Nomor 9, yang dapat mengajukan izin Hutan Desa seperti pada permen LHK No 83.
  • Pada Skema Kemitraan Kehutanan dalam penyusunan NKK (Naskah Kesepakatan Kerja) Dilakukan oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan Kelompok Masyarakat. NKK memuat: Identitas para pihak, areal dan peta, rencana dan obyek, biaya kegiatan, hak dan kewajiban, jangka waktu, pembagian hasil, dan penyelesaian perselisihan. Pada permen LHK nomor 9 ini Pembagian secara khusus diatur ketentuannya yaitu; Pada areal yang telah ada aset/modal dari pemegang perizinan berusaha/pemegang persetujuan penggunaan Kawasan maka 80% untuk pemegang perizinan dan 20% untuk masyarakat; Pada areal yang telah ada aset/modal dari masyarakat, maka 80% untuk masyarakat dan 20% untuk pemegang perizinan berusaha/pemegang perizinan penggunaan Kawasan; Dalam hal di lokasi KK belum ada tanaman, pembagian hasilnya 50% atau sesuai kesepakatan ( pasal 51 ayat 8)
  • Pada tahapan penetapan wilayah Indikatif Hutan Adat pada pasal 71 permohonan belum dilengkapi Perda MHA namun wilayah adat sudah ditetapkan bupati /wali kota. Jika tidak melengkapi Perda maka dibuat persetujuan Prinsip penetapan status Hutan adat dan MHA dapat menyusun rencanan pengembangan pengelolaan hutan adat sesuai fungsinya, Jika sudah melengkapi Perta maka dilakukan Penetapan Status Hutan Adat.
  • Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial termaktup dalam beberapa bahasan di permen LHK No. 9, diantaranya Penerima manfaat HD merupakan warga setempat dengan 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan (pasal 10), Kelompok Tani Hutan pada HKm (pasal 21 poin 8), dan HTR (pasal 33 ayat 4 poin c), keanggota KTH adalah 1 keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
  • Pengaturan secara khusus tentang Jangka Benah dan kebun rakyat, perhutanan sosial pada ekosistem Gambut, pengenaan sanksi adminitrasi dan Kemitraan lingkungan yang permen LHK sebelumnya tidak diatur detil. P.09 PASAL 178 MENGATUR BAHWA Pada kawasan Hutan Produksi Jangka Benah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) daur selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak masa tanam. Pada kawasan Hutan Lindung atau Hutan Konservasi Jangka Benah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) daur selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam. SELANJUTNYA PASAL 178 poin 3 Dalam hal tanaman sawit telah mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun pada Hutan Produksi dan 15 (lima belas) tahun pada Hutan Lindung dan Hutan Konservasi, tanaman sawit di bongkar dan ditanami pohon. Untuk pengelolaan HD terdapat Areal yang sudah dikelola oleh Masyarakat berupa tanaman sawit yang dilakukan oleh Perseorangan dan bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, diberikan paling luas 5 (lima) hektar per orang. (pasal11 ayat 4) dan bagi area Pengelolaan HKm dan KK tanaman sawit secara perorangan pembentukan kelompok dan dibentuk kelompok dan diberikan paling luas 5 (lima) hektar per orang.
  • Pengenaan sanksi administratif bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang melanggar ketentuan berdasarkan hasil pengawasan seperti dalam Bab VIII pasal 194 Sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. denda administrasi; c. pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau d. pencabutan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Hal ini diperaturan sebelumnya belum diatur.

Potensi & Perkembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan per November 2021

0

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan-nya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

Pemerintah sejak tahun 2015 telah berkomitmen dan telah mencadangkan areal kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk dapat dikelola oleh masyarakat. Sedangkan untuk di Sumatera Selatan, indikatif Hutan Sosial yang dituangkan dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial seluas ± 247.185,56 Hektar, yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 16.645,59 Ha, Hutan Produksi seluas 171.385,66 Ha, Hutan Produksi Konversi seluas 15.737,61 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas seluas 43.416,70 Ha. (SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4028/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021 tentang Peta Indikatif Perhutanan Sosial – Revisi VI)

Hingga November 2021, pencapaian program Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan seluas 121,7 ribu Hektar yang terdiri dari 24 unit Hutan Desa, 77 Hutan Kemasyarakatan, 68 Unit Hutan Tanaman Rakyat, 2 unit Hutan Adat, dan 10 unit Kemitraan.

Perkembangan PS di Sumsel berdasarkan skema luasan

Perhutanan Sosial merupakan bentuk pengelolaan hutan lestari dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya dan menjaga kelestarian hutan. Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan telah memberikan akses kelola kepada masyarakat sekitar 29.801 KK.

Dengan adanya program ini, diharapkan pengelolaan kawasan hutan dapat memberikan kesejahteraan langsung kepada masyarakat dengan hak pengusahaan yang diserahkan ke masyarakat.

Tabel Perkembangan Luas Lahan Perhutanan Sosial WIlyah UPTD KPH Sumatera Selatan
sd. November 2021
Tabel Perkembangan Luas Lahan Izin Perhutanan Sosialdi Sumatera Selatan
per November 2021

SEGUDANG PERSOALAN BARU DALAM AMBISI PENINGKATAN KAPASITAS OKI MILL APP DI SUMATERA SELATAN

0
Lahan Suku anak dalam
default

Segudang persoalan baru PT. OKI Mill Asian Pulp and Paper (APP) dalam ambisinya meningkatan kapasitas produksi telah diprediksi akan banyak menimbulkan masalah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan.

Situasi ini sekaligus akan menambah daftar kelam kejahatan yang terus disajikan oleh anak perusahaan pemasok bahan baku APP. Karena ambisi peningkatan produksi ini tentu akan menekan seluruh anak perusahaan HTI pemasok bahan baku untuk optimalisasi konsesi secara rakus dan berpotensi mengabaikan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan aturan-aturan yang ada.

Tedapat tiga isu krusial yang ditimbulkan dari peningkatan kapasitas produksi OKI Mill yaitu penggusuran lahan, pembiaran konflik dan pengangkangan fungsi konservasi dan ekosistem penting lainnya.

Penggusuran Lahan
Baru-baru ini PT. Bumi Persada Permai (BPP) salah satu anak perusahaan APP telah menampilkan satu akrobatik aksi brutal penggusuran lahan usaha masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di dalam konsesi.
Penggusuran ini dilakukan oleh PT. BPP pada tanggal 16 September 2021 yang mengakibatkan 6 Ha lahan usaha Suku Anak Dalam (SAD) dan 15 Ha lahan garapan masyarakat Pagar Desa diratakan dengan alat berat.
Aksi penggusuran yang dilakukan oleh PT. BPP ini sama sekali tidak menjunjung prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) yaitu menghormati hak masyakat yang berada didalam konsesi. Penggusuran ini menambah daftar baru konflik yang terjadi di dalam konsesi perusahaan pemasok bahan baku APP di Sumatera Selatan.

Pondok Suku Anak Dalam (SAD)

Pembiaran Konflik.
Komitmen menyelesaiakan konflik sosial secara berkeadilan sebagaimana yang telah dituangkan dalam kebijakan FCP hanya lip service dan kamuflase APP dalam membangun image publik semata. Sampai saat ini belum ada konflik yang terselesaikan secara tuntas dan berkeadilan. Bagi perusahaan, konflik seakan hanya dimaknai sebatas “deklarasi penyelesaian” dan tidak sampai pada implementasi kesepakatan.
Sebagaimana yang dialami oleh masyarakat Riding yang berkonflik dengan PT. BMH, masyarakat Pulai Gading dengan PT. BPP dan masyarakat Sinar Harapan dengan PT BPP.
Ketiga konflik yang dialami oleh masyarakat ini tidak ada yang terselesaikan sampai tuntas dan implementatif sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Pengabaian dalam menjalankan kesepakatan ini seakan-akan sengaja dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan dinamika di kelompok masyarakat yang berkonflik agar muncul konflik horizontal antar masyarakat.

default

Pengangkangan Fungsi Konservasi dan Ekosistem Penting lainnya.
Berdasarkan dari asesmen Report Industrial Forest Plantation High Conservation Value Public Summary PT. Bumi Persada Permai, 24.050 Ha, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province September – November 2013, disebutkan bahwa tidak ada tegakan akasia 100 meter dari tepian sungai.
Dalam prakteknya di lapangan komitmen HCV ini tidak dijalankan dan bahkan  ditemukan ditepian Sungai Badak ditanam eucalyptus dan di land clearing oleh PT. BPP. Sehingga menghilangkan area yang meyediakan keanekaragaman hayati sebagai fungsi pendukung dan perlindungan lingkungan dan berdampak pada hilangnya penyediaan air dan rentan terjadi banjir.

Menikmati Jeruk Gergah dan pemandangan di Agrowisata Gunung Dempo Pagaralam SumSel

0

vidio By GERAI HUTAN TV

Agrowisata ini berada di wilayah Perhutanan Sosial Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kibuk kota Pagaralam Sumatera Selatan, Hutan Kemasyarakatan Kibuk merupakan salah satu HKm Yang di dampingi Perkumpulan Hutan Kita Institute, HKM ini mempunyai luas areal 450 ha secara adminstrasi masuk ke wilayah Secara Administrasi Dusun Gunung Agung Pauh berada di dalam kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara. Perekonomian masyarakat di sekitar kelurahan Agung Lawangan berada disektor perkebunan dan pertanian. Hasil Alam Pengelolaan lahan disektor perkebunan mereka mengandalkan kebun kopi, lada, teh dan Agrowisata kebun Jeruk Gergah.

Cara Desa Dampingan HaKI Bertahan Dari Pandemi Covid 19

0

hutaninstitute.or.id_Pencegaan penanganan pandemi COVID-19 menjadi tugas bersama. Tidak terkecuali juga para Pemerintah yang terkecil yaitu Pemerintahan desa  serta Relawan Desa Tanggap COVID-19, mereka juga berperan menjadi garda depan di wilayah desa seluruh Indonesia. Dengan melihat kegigihan mereka dalam menghadapi pandemi ini, berikut penulis merangkum beberapa cerita dan catatan  dari desa dalam penagana Covid 19, terutama desa yang telah lama di dampingi Perkumpulan Hutan Kita institute.

Penjagaan pintu masuk ke area desa yang di lakukan masyrakat desa untuk menyetop mata rantai penularan virus covid 19. (sumber : Aparat desa Kepayang).

Desa Terpencil Waspadai Pandemi

Untuk cerita yang pertama kita ke desa Desa Sakosuban merupakan desa terpencil dan termasuk dalam katagori desa tertinggal yang berada kecamatan Batanghari Leko, kabupaten Musi Banyuasin. Letak desa yang berbatasan dengan kawasan Hutan Restorasi Ekosistem (RE) ini memiliki 3 wilayah dusun dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.671 jiwa, Dikarenakan letak geografis desa sakosuban yang terisolir dan terpencil jauh dikawasan hutan juga akses jalan masuk kedalam desa membutuhkan perjuangan ekstra dikarenakan kondisi jalan yang rusak parah menjadi ‘Barrier’ yang  menguntungkan bagi masyarakat dalam menghambat penyebaran wabah virus COVID 19.

Namun aktifitas formal kegiatan antisipasi pencegahan wabah virus ini tetap dilakukan dengan melibatkan pemuka masyarakat, BPD dan pemerintahan desa. Sehingga dihasilkan beberapa poin kesepakatan yang intinya memantau pergerakan masyarakat yang masuk dan keluar dari desa walau belum sampai pada tahapan membuat posko COVID 19 dan melakukan penyemprotan desinfektan didesa.

Pemerintah desa juga telah membuat  himbauan kepada masyarakat dalam bentuk edaran yang ditempel dirumah- rumah  masyarakat berdasarkan hasil tindak lanjut telegram Bupati Musi Banyuasin,  Maklumat Kepolisian RI serta pengumuman Kapolsek Batanghari Leko yang menghimbau masyarakat untuk menjaga Kebersihan, tidak mengadakan keramaian baik hajatan,  pernikahan dll, menghindari kegiatan yang tak terlalu penting di luar rumah, tidak melakukan perjalanan keluar desa kecuali keadaan yang sangat penting, bagi anggota keluarga yang datang dari luar kota untuk melapor kepada pemerintah desa dan kesehatan/puskesmas, tidak melakukan salaman / kontak badan kepada  orang yang baru datang dari luar kota, dan menutup kalangan (Pasar Minguan)  untuk sementara waktu.

Pemerintah Desa juga mengajukan permohonan bantuan dalam penanggulangan wabah  COVID 19 kepada perusahaan2 disekitar desa Sakosuban. Bantuan yang diupayakan pemerintah desa adalah APD yang lengkap untuk tenaga kesehatan, Thermo gun, masker, Handsanitizer, Alat penyemprot Desinfektan bagi masyarakat desa, terlebih dan yang paling utama adalah permohonan bantuan sembako. Karena sebagai desa yang terisolir, dalam keadaan normal pun sebelum wabah, kebutuhan dan persediaan sembako didesa sakosuban sangat minimal. Hanya ada 4 toko kelontong didalam desa untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat desa. Selebihnya masyarakat dapat membeli langsung pada saat pasar kalangan setiap hari rabu, yang diadakan didesa tetangga, desa Simpang Dayung dengan menepuh perjalanan ekstrem kurang lebih 2 jam perjalanan. Untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih besar lagi masyarakat mendapatkannya dengan membeli di bayung lencir atau sungai lilin.

Disekitar desa sakosuban banyak terdapat perusahaan2 yang bergerak dibidang tambang (Batubara, Minyak dan Gas Alam), HTI, Sawit dan Konservasi alam. Diantaranya PT SBB, PT BPP, PT Conoco Philips dan ReKI dll.  Namun permohonan bantuan yang telah diajukan oleh pemerintah desa, sampai saat ini menurut informasi dari BPD Desa Sakosuban, belum ada yang terealisasi, baik bantuan APD berupa masker, Handsanitizer, penyemprotan Desinfektan ataupun Sembako, sehingga masyarakat ‘dipaksa’ mandiri dalam menyikapi dan menanggulangi  isu serta dampak dari wabah COVID 19.

Kegiatan Pencegahan Pandemi di Desa

Informasi tentang virus Covid-19 ini telah sampai ke masyarakat melalui media televise dan media social. Pada akhir bulan maret dimulailah kegiatan antisipasi dalam hal pencegahan wabah virus ini dimana kegiatan ini melibatkan pemuka masyarakat, BPD dan pemerintahan desa.  Contohnya di Desa Kepayang  kegiatan penganannya adalah memantau pergerakan masyarakat yang masuk dan keluar dari desa. Pos polisi air (Airud) di kepayang di jadikan pos pemeriksaan masyarakat yang baru masuk ke Desa Kepayang yang melalui sungai dan satu pos lagi di dusun III Aspa untuk kendaraan yang masuk melalui darat.  Pihak Pemerintah Desa sendiri menyusun proposal bantuan ke perusahaan yang ada sekitar desa.

Perhutanan Sosial Bukan Hanya Urusan Hutan

0
Workshop dan Raker Pokja PPS Sumsel dilaksanakan oleh Hutan Kita Institute, pada Selasa-Rabu, 9-10 November 2021,yang dilaksakan secara hibrid di Palembang.

Meningkatkan proposi hak kelola masyarakat  terhadap hutan dalam bentuk hutan sosial sampai dengan 12,7 juta hektar sepertinya bukan perkara mudah, terlebih peningkatan kesejahteraan  masyarakat juga menjadi tolok ukur keberhasilan Perhutanan Sosial.

Realisasi Perhutanan Sosial mencapai 37,3 persen atau seluas 4,7 juta hektar, dengan 7.228 ijin hak kelola dan penerima manfaat sebanyak 1 juta Kepala Keluarga diharapkan merasakan dampak nyata dari program Perhutanan Sosial, baik dampak jangka pendek, menengah, atau panjang.

“Kita harus yakin Perhutanan Sosial dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat ,” kata Dr. Ir. Bambang Suprianto,M.Sc , Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat menjadi narasumber pada acara workshop yang bertemakan Memperkuat Dukungan Multipihak dalam Pembangunan Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan, pada Selasa 9 November 2021, dii Palembang

Bambang menjelaskan beberapa dampak jangka pendek yang menjadi tujuan Perhutanan Sosial yakni, perbaikan dan adaptasi sistem, perbaikan modal sosial, perbaikan bisnis hutan sosial, perbaikan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan, pendampingan dan akses pasar terhadap produk masyarakat, serta peningkatan kapasitas manajemen masyarakat.

Adapun dampak jangka menengah, lanjut Bambang, adalah pengembangan ekonomi domistik, pengembangan sentra produksi hasil hutan, penurunan konflik tenurial, dan kelestarian hutan. Sedangkan dampak jangka panjangnya adalah terbangunnya pusat-pusat ekonomi domistik dan pertumbuhan desa sentra produksi hasil hutan yang berbasis desa dapat juga menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan.    

“Untuk itu Perhutanan Sosial menjadi pekerjaan bersama, tidak hanya sektor kehutanan, namun semua pihak terkait dari pusat sampai tingkat tapak,” kata Bambang menegaskan Perhutanan Sosial menjadi bukan hanya pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah, kabupaten kota, dan juga pihak akaademisi dan swasta. 

Analis Kebijakan Ahli Muda Kementrian Dalam Negeri Rinu Manurung, S.Sos, menjelaskan pentingnya peran multipihak dalam mendukung Perhutanan Sosial, utamanya dukungan dari pemerintah daerah dan kabupaten kota.

“Mendagri sudah menyampaikan surat edaran Mendagri nomor 52/6267/JS kepada gubernur, bupati, dan walikota agar mendukung Perhutanan Sosial,” kata Rinu pada sebagai narasumber pada acara workshop yang diselenggarakan oleh Hutan Kita Institute (HaKI) yang dilakukan secara hibrid di Palembang.

Rinu menambahkan, dalam surat edaran Mendagri tersebut meminta kepada Gubernur, Bupati, Walikota untuk dapat mengkordinasikan pemangku kepentingan pemerintah, BUMN, swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis  Perhutanan Sosial.

Selain kordinasi para pihak, diharapkan gubernur, bupati, dan walikota dapat memastikan ketersediaan rencana dan penganggaran daerah untuk mendukung ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial. Tidak hanya bidang kehutanan dan lingkungan hidup, perencanaan dan penganggaran bebasis perhutanan sosial dapat dilakukan pada urusan bidang pertanian, pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan, perdagangan industri, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, pekerjaan umum dan penataan ruang.

“Karena itu pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota tidak perlu ragu lagi untuk membuat perencanaan dan menganggarkan APBD untuk mendukung Perhutanan Sosial dalam berbgai bidang terkait. Dan keberadaan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) dapat menjadi wadah kordinasi amtar bidang,” tegasnya.

Ketua Pokja PPS Sumsel Prof. Dr. Rudjito Agus Suwignyo, M.Agr mengatakan salah satu kendala Perhutanan Sosial di Sumsel adalah masalah pembiayaan paska izin yang mengalami masalah dalam pengembangan usahanya karena rendahnya akses ke pendanaan.  

“Anggaran dari pemerintah daerah sangat kecil dan bantuan dari pihak ketiga seperti perbankan dan perusahaan juga masih sangat minim,” katanya.

Dalam hal rendahnya dukungan tersebut, Rudjito mengatakan, agar Pokja dapat mendorong keterlibatan para pihak terkait lain seperti sektor perkebunan, koperasi, perikanan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah daerah, perbankan, akademisi dan dunia usaha, terutama dalam pengembangan usaha Perhutsos, termasuk akses pendanaan ke sektor perbankan.

Direktur Program HaKI Deddy Permana S.Si mengatakan, upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah harus dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan secara kolaboratif antara instansi pemerintah pusat, daerah dan sampai di tingkat desa.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Deddy menjelaskan, HaKI melakukan pendekatan paska izin dengan melakukan tata kelola kawasan, kelembagaan dan usaha. Beberapa kegiatan fasilitasi tata kelola kawasan berupa Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Kerja. Dalam tata kelola kelembagaan HaKI memfasilitasi pembentukan KUPS dan Koperasi, pengenalan kegiatan usaha, branding produk dan pemasaran, manajemen organisasi, aturan kelompok, monitoring dan evaluasi. Sedangkan tata kelola usaha HaKI melakukan fasilitasi akses permodalan, pameran produk, temu usaha, promosi, pengembangan sarana produksi, dan sarana pemasaran pada Gerai Hutan, Marketplace.

Deddy menjelaskan, dengan wilayah kerja Perhutsos di Sumsel yang cukup luas maka dilakukan strategi pengembangan usaha dengan membuat demplot agroforestry dan sekolah lapang. “dengan adanya demplot, percontohan pengembangan bisnis dan sekolah lapang tersebut, diharapkan akan dapat di duplikasi oleh KPS lainnya dengan penyesuaian kondisi masing-masing,” katanya.

Siaran Pers: Tanggapan Rencana Peningkatan Produksi Pabrik Pulp and Papper OKI MILL Hingga Tiga Kali Lipat Terhadap Risiko Gangguan Kesehatan Masyarakat dan Kebakaran

0
Area terbakar di salah satu konsesi pemasok OKI Mill. @Auriga Nusantara, 2019
Palembang, 23 Agustus 2021 — Lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil internasional dan nasional mengirim surat hari ini kepada investor Asia Pulp & Paper (APP), anak usaha Sinar Mas Group. Surat itu menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pabrik OKI Mill di Sumatera Selatan berisiko terhadap kesehatan jutaan warga di Asia Tenggara dan peningkatan emisi yang besarnya bahkan lebih dari emisi tahunan beberapa negara.

 Organisasi masyarakat sipil tersebut, termasuk WALHI, AURIGA, Greenpeace, Rainforest Action Network dan belasan lainnya dari Indonesia, mengatakan bahwa “Usulan penambahan kapasitas pabrik hingga tiga kali lipat akan mempersulit pengendalian kebakaran, penanganan konflik sosial, dan pengurangan deforestasi di Indonesia sehingga akan memperkecil kemampuan Indonesia memenuhi komitmen iklim Kesepakatan Paris.”

Berdasarkan Forests & Finance, sebuah database yang memantau investasi komoditas yang berisiko terhadap kehutanan termasuk pulp dan kertas, lima besar investor APP adalah  Vanguard (Rp 1,3 Triliun), Blackrock (Rp 936 miliar), Dimensional Fund Advisors (Rp 691 miliar), Japaneses Government Pension Fund GPIF (Rp 288 miliar), JP Morgan Chase (Rp 187 miliar).

Pada Juni 2021 OKI Mill mengumumkan penawaran obligasi senilai Rp.4 Triliun dengan tujuh penjamin emisi efek (Underwriter), antara lain ; BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan BRI Danareksa Sekuritas.

Surat tersebut pada dasarnya mengingatkan para investor bahwasanya gagasan peningkatan kapasitas pabrik OKI Mill ini berisiko secara finansial sehubungan dengan model bisnis APP yang tidak patuh pada prinsip keberlanjutan. Separuh kayu yang dipasok ke OKI Mill selama ini berasal dari gambut-kaya-karbon yang dikeringkan sehingga lahan tersebut terdegradasi dan sangat mudah terbakar. Sebagian besar area pemasok ini mengalami kebakaran berulang tahun demi tahun yang turut mengakibatkan bencana asap hingga udara dipenuhi zat kimia beracun yang berakibat kerugian ekonomi ratusan triliun dan bahkan tingginya kematian dini.

Surat juga mengingatkan investor bahwa APP masih terhubung pada lebih dari seratus konflik dengan masyarakat lokal dan memiliki jejak kerusakan social, dengan resiko finansial tersembunyi sebesar antara USD 0,7 – 5,7 milliar.

APP, bagian dari Sinar Mas Grup, dimiliki oleh Keluarga Widjaja, yang tokoh utamanya, Eka Tjipta Widjaja, merupakan orang terkaya ketiga di Indonesia dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 120 triliun saat meninggalnya tahun 2019. Paper Excellence, tercatat juga sebagai bagian dari Sinar Mas Group dan dimiliki juga oleh Keluarga Widjaja, saat ini sedang membeli perusahaan pulp raksasa Amerika Utara, Domtar.

Melalui surat ini organisasi masyarakat sipil meminta investor untuk “mendesak Sinar Mas dan APP menghentikan rencana peningkatan kapasitas pabrik OKI Mill hingga korporasi ini membuktikan adanya rencana jangka panjang pemenuhan bahan baku yang kredibel dan dapat ditinjau secara terbuka serta memenuhi komitmen lingkungan dan sosial yang dijanjikannya.

Contacts :

1.      M. Hairul Sobri, WALHI South Sumatra : eep.walhisumsel@gmail.com
2.      Aidil Fitri, HaKI : aidilplg@gmail.com
3.      Supintri Yohar, AURIGA: supin@auriga.or.id
4.      Sergio Baffoni, Environmental Paper Network, sergio.baffoni@environmentalpaper.org

Menagih Komitmen APP dalam Penyelesaian Konflik; Implementasi Kesepakatan Konflik desa Pulai Gading dan PT Bumi Persada Permai (BPP) Jalan di Tempat

0

Monitoring implementasi kesepakatan konflik desa Pulai Gading dan PT. BPP merupakan tindaklanjut dari laporan yang disampaikan oleh pengurus Gapoktanhut Pulai Gading kepada Hutan Kita Institute (HaKI) pada bulan Maret 2021. Konflik masyarakat Pulai Gading  dan PT BPP adalah konflik wilayah Kelola masyarakat yang berada dalam konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI)  PT BPP seluas 1.213 ha. Konflik wilayah Kelola masyarakat ini telah berlangsung sejak tahun 2006.  Upaya penyelesaian konflik wilayah Kelola ini telah dilakukan sejak tahun 2016. Dengan segala dinamikanya pada akhirnya masyarakat dan perusahaan bersepakat mengambil langkah penyelesaian konflik melalui skema Kemitraan Kehutanan yang diatur dalam Permen LHK No: P83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Penyelesaian konflik ini kemudian diikat dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kehutanan antara Gapoktanhut Pulai Gading dengan PT. BPP yang di tandatangani pada tanggal 25 Februari 2020.  

Proses panjang penyelesaian konflik ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga. Kurang lebih 10 tahun konflik ini berlangsung dan pada akhirnya dapat diurai dan sampai pada titik penyelesaian. Sudah lebih dari 1 tahun NKK ditandatangaani oleh para pihak, namun isi dari kesepakatan konflik dan izin Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutan (KULIN KK) belum dilakukan dan diusulkan. Padahal jika mengacu pada pasal 3 angka (3) dalam NKK tentang Rencana Kegiatan disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sejak tahun 2020 – 2023. Begitu juga dengan izin KULIN KK. Sudah 2 kali sejak NKK ditandatangani Pengurus Gapoktanhut Pulai Gading berkoordinasi dan datang ke kantor PT BPP di Jambi menanyakan implementasi kemitraan dan izin KULIN KK. Perusahaan selalu memberikan jawaban belum bisa bekerja dilapangan karena masih dalam situasi pandemi.  

Atas dasar itulah, masyarakat melalui HaKI pada tanggal 2 Maret 2021 berkirim surat secara resmi kepada PT BPP dengan perihal meminta kepada PT. BPP untuk segera mengimplementasikan isi kesepakatan yang telah disepakati dan berkoordinasi secara intensif dengan masyarakat. Perusahaan memberikan jawaban bahwa sudah ada 2 kegiatan yang dilakukan yaitu; Perbaikan drainase dan tata air dengan melakukan pencucian kanal Sei Kenawang sepanjang 3 KM sebagai bentuk antisipasi pencegahan banjir di lahan sawah yang di kelola oleh Gapoktanhut dan Pemberian Saprodi untuk budidaya padi sawah (Tahap I). Setelah dilakukan verifikasi dan validasi kepada pengurus Gapoktanhut Pulai Gading dan cek lapangan ternyata dua kegiatan itu tidak ada kaitannya dengan perjanjian kesepakatan kemitraan. Dua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu hanya klaim semata. Oleh karena itu patut diduga perusahaan cenderung mengabaikan dan tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan hasil kesepakatan. 

Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan April 2021

0

Capaian Izin Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan April 2021

Program Perhutanan Sosial yang telah menjadi program Nasional yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2014-2019 dan telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dengan membuka kesempatan bagi masyarakat didalam dan disekitar hutan untuk mengakses pengelolaan areal hutan kepada negara seluas 12,7 Juta Hektar.

Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis dengan melihat subjek (masyarakat pengelola) dan objek (wilayah kelola yang diusulkan) dan mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka masyarakat dapat mengelola dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dimana masyarakat menghadapi banyak kesulitan ketika hendak memanfaatkan areal disekitar dan didalam kawasan hutan.

Perhutanan Sosial yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah sekitar 166 unit izin dengan berbagai skema; Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan terhadap pemegang kawasan  dan/atau pemegang izin.  Perkembangan pasca izin Perhutanan Sosial serta kendala yang dihadapi dalam mengelola kawasan hutan dengan skema hutan sosial yang dimaksud.

Program Perhutanan Sosial adalah program nasional yang memberikan akses kelola bagi masyarakat sekitar hutan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan dengan tiga pilar yakni lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. 

Potensi areal Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi III Januari 2019 dimana realisasi Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan per April 2021 dengan luasan 119.001,55 Hektar dan potensi pencadangan Areal Perhutanan Sosial seluas 261.000 Ha.  Adapun capaian Izin Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan April 2021 adalah sebagai berikut: Hutan Desa (HD): 23 unit dengan luasan 32.961 hektar; Hutan Kemasyarakatan (HKm): 63 unit dengan luasan 34.119,64 hektar; Hutan Tanaman Rakyat (HTR): 68 unit dengan luasan 21.660,07 hektar; Kemitraan: 10 unit dengan luasan 29.881,14 hektar; Hutan Adat (HA): 2 unit dengan luasan 379,7 hektar dan total izin Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah  166 unit dengan total luasan 119.001,55 hektar.

Laporan-Monitoring-Izin-PS-Format-KPH-Maret-2021_.xlsx

Perkembangan dan Profil Perhutanan Sosial Di Sumatera Selatan Sampai Pertengahan Mei 2020

0
suasana pembentukan KUPS di Desa Cahaya Alam

Program Perhutanan Sosial yang telah menjadi program Nasional yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2014-2019 dan telah dicanangkan oleh presiden Jokowi dengan membuka kesempatan bagi masyarakat didalam dan disekitar hutan untuk mengakses pengelolaan areal hutan kepada Negara seluas 12,7 Juta Hektar.

Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis dengan melihat subjek (masyarakat pengelola) dan objek (wilayah kelola yang diusulkan) dan mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka masyarakat dapat mengelola dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dimana masyarakat menghadapi banyak kesulitan ketika hendak memanfaatkan areal disekitar dan didalam kawasan hutan.

Perhutanan Sosial yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah sekitar 138 unit izin dengan berbagai skema; Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan terhadap pemegang kawasan  dan/ atau pemegang izin.  Perkembangan pasca izin Perhutanan Sosial serta kendala yang dihadapi dalam mengelola kawasan hutan dengan skema hutan sosial yang dimaksud.

Program Perhutanan Sosial adalah program Nasional yang memberikan akses kelola bagi masyarakat sekitar hutan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan dengan tiga pilar yakni lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. 

Potensi areal Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi III Januari 2019 dimana realisasi Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan per Maret 2020 dengan luasan 104.809,80 Hektar dan potensi pencadangan areal perhutanan sosial seluas 261.000 Ha.  Adapun capaian Izin Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Maret 2020 adalah sebagai berikut: Hutan Desa (HD): 23 unit dengan luasan 32.961 hektar; Hutan Kemasyarakatan (HKm): 45 unit dengan luasan 23.625,64 hektar; Hutan Tanaman Rakyat (HTR): 62 unit dengan luasan 19.570,32 hektar; Kemitraan: 6 unit dengan luasan 28.273,14 hektar; Hutan Adat (HA): 2 unit dengan luasan 379,7 hektar dan total izin Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah  138 unit dengan total luasan 104.809,80 hektar.

Berikut ini Profil izin Perhutanan Sosial untuk memberikan informasi tentang keberadaan Izin Perhutanan Sosial dan perkembangannya di Provinsi Sumatera Selatan dan dijadikan landasan untuk mendapatkan akses permodalan serta melakukan kemitraan dan produk-produk hasil Perhutanan Sosial dapat diakses oleh pasar. Keberadaan masyarakat pengelola hutan terlindungi dari praktek-praktek illegal dan dapat terdokumentasi dengan baik.

Profil-Izin-Perhutanan-Sosial-Provinsi-Sumatera-Selatan-15-Mei-2020

Pernyataan Sikap FORUM MASYARAKAT PENYELAMAT HUTAN ALAM SUMATERA SELATAN – JAMBI (FORMAPHSI)

0

Terhadap SK MENLHK NO. 5663 TAHUN 2020 LANGGENGKAN

PT. MARGA BARA JAYA UNTUK MEMBELAH HUTAN HARAPAN

Menurut Rilis yang kami terima FORMAPHSI mempermasalakan Keputusan MENLHK yang bertolak belakang dengan Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim pada kesepakatan Paris dalam persetujuan UNFCCC (United Nation Convention on Climate Change) untuk mengawal reduksi emisi karbondioksida yang berlaku sejak tahun 2020.

Adiosyafri perwakilan dari FORMAPHSI mengatakan sejak awal telah menyampaikan keberatan terhadap rencana pembangunan jalan Angkut BatuBara PT. Marga Bara Jaya yang berada dalam kawasan Hutan Harapan (IUPHHK-RE PT. Restorasi Ekosistem Indonesia), karena akan berdampak buruk secara sosial terkhusus pada suku anak dalam yang masih hidup semi nomaden, dan kerusakan hutan alam tersisa di Sumsel dan Jambi.

Upaya keberatan disampaikan FORMAPHSI sejak tahun 2019 hingga saat ini, mulai dari pengawalan pembahasan Andal, Aksi Penolakan Rencana Pembangunan Jalan Angkut Batubara PT. Marga Bara Jaya, serta menyampaikan keberatan Rencana Pembangunan Jalan Angkut Batubara  kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, KLHK baik itu secara langsung kepada Ibu Menteri Siti Nurbaya maupun melalui Dirjen terkait.

” hingga upaya terakhir keberatan di sampaikan kepada Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo melalui Surat permohonan Mengalihkan Rute Jalan Angkut BatuBara PT. Marga Bara Jaya pada Bulan Oktober 2020 lalu,”ungkap Adios

Sayangnya keberatan FORMAPHSI terhadap Izin Pinjam Pakai Kawasan untuk Pembangunan Jalan Angkut Batubara PT. Marga Bara Jaya tidak di hiraukan oleh Pemerintah.

“Pemerintah terkesan lebih suka merusak Hutan Alam dataran rendah yang tersisa, dari pada menyelamatkan Habitat Flora Founa yang terancam punah, dengan memberi akses kepada PT. Marga Bara Jaya untuk melenggang bebas membelah dan membabat Hutan Harapan ditambah bonus kayu alam yang sudah dijaga dan dirawat sampai saat ini,”Tutupnya.

rillis_Formaphsi

Recent Posts

Populer

KAJIAN KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL

Oleh : Deddy Permana S.Si Direktur Program dan Jaringan HaKI / Praktisi Perhutanan Sosial

Potensi & Perkembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan per November 2021

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat...
Lahan Suku anak dalam

SEGUDANG PERSOALAN BARU DALAM AMBISI PENINGKATAN KAPASITAS OKI MILL APP DI SUMATERA SELATAN

Segudang persoalan baru PT. OKI Mill Asian Pulp and Paper (APP) dalam ambisinya meningkatan kapasitas produksi telah diprediksi akan banyak menimbulkan masalah,...

Perhutanan Sosial Bukan Hanya Urusan Hutan

Meningkatkan proposi hak kelola masyarakat  terhadap hutan dalam bentuk hutan sosial sampai dengan 12,7 juta hektar sepertinya bukan perkara mudah, terlebih peningkatan kesejahteraan  masyarakat juga...

Siaran Pers: Tanggapan Rencana Peningkatan Produksi Pabrik Pulp and Papper OKI MILL Hingga...

Palembang, 23 Agustus 2021 -- Lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil internasional dan nasional mengirim surat hari ini kepada investor Asia Pulp & Paper (APP), anak usaha...