Dalam proses pemberdayaan, bukan membuat masyarakat manjadi makin tergantung pada berbagai program yang bersifat charity, karena pada dasarnya setiap apa yang dimiliki harus dihasilkan atas usaha dan jerih payahnya sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Hutaninstitute.or.id      Saat ini diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan. Hal ini disebabkan karena mereka bermukim atau bertempat tinggal di daerah kawasan hutan begitu juga masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS). Dimana dari tahun ke tahun kerusakan hutan yang terjadi di Taman Nasional semakin parah.

Dari 13 model tutupan berdasarkan citra satelit Landsat 7 dan 8 dimana 3 tutupan hutan dan 5 tutupan non hutan mengalami deforestasi dan degradasi menuju ke areal terbuka (Tanah Terbuka) seluas 29.186,69 hektar. Perubahan drastis akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta pembukaan lahan baru yang di lakukan masyarakat, Ahyar Dede Ahdiyat 2015.

Program Penanggulangan

Untuk menanggulanginya perlu adanya pemberdayaan masyarakat di sekitar TNBS. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai peranan dan tanggung jawab langsung dalam pengelolaan hutan guna melestarikan kelestarian hutan. Kebijakan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat langsung ini diinisiasi oleh Konsorsium Bentang Alam Sembilang Sumsel (KiBASS) – TFCA untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar TNBS.
Pemberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar TNBS, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Masyarakat bergontong royong

Hal ini dapat dimaknai bahwa pemberdayaan masyarakat itu salah satunya adalah bagaimana merubah mindset seseorang dari perasaan tidak mampu, tidak bisa dan tidak mungkin menjadi merasa mampu, bisa dan sangat mungkin untuk melakukan perubahan. Adanya pencerahan pada masyarakat sekitar TNBS akan kekuatan dan potensi yang dimiliki dapat memberikan kesadaran bersama bahwa perubahan menuju kesejahteraan adalah sebuah keniscayaan.

Sebagai proses yang dilakukan KiBASS-TFCA, dalam pemberdayaan adalah melakukan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk kelompok ekonomi. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi), memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan kehidupan.

Dalam proses pemberdayaan, bukan membuat masyarakat manjadi makin tergantung pada berbagai program yang bersifat charity, karena pada dasarnya setiap apa yang dimiliki harus dihasilkan atas usaha dan jerih payahnya sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Berkaitan dengan beberapa hal tersebut, upaya pengelolaan hutan yang berbasiskan pemberdayaan.

Akses masyarakat terhadap sumber daya hutan harus diatur tidak hanya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan hak tetapi juga akses masyarakat terhadap pemanfaatan hutan negara baik itu Taman Nasional. Mengenai hak atas hutan, dan sangat disadari pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan bukan merupakan suatu hal yang baru, namun belum optimal dalam sinergitas, sehinga terkesan kurang terarah, dan bahkan sering terjadi tumpang tindih kegiatan.

Maka Pemberdayaan masyarakat disekitar hutan harus terpadu dengan Pemerintah Kabupaten/Provinsi, yang terintegrasi dalam perencanaan yaitu masterplan pemberdayaan masyarakat di massing-masing kabupaten tentunya mempedomani rencana makro pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Tahapan Tahapan Yang Harus Dilakukan

Integrasi dalam pemberdayaan, tidak hanya integrasi dalam perencanaan, tetapi integrasi dalam implementasi, karena sangat disadari bahwa secara spesifik fasilitator desa HaKI program KiBASS-TFCA mempunyai pengetahuan sangat terbatas bidang pertanian, peternakan, koperasi, perkebunan dll, maka integari dengan melibatkan keahlian dan tugas pokok dan fungsi, serta terintegrasi dalam perencanaan di tingkat desa melalui Musyawarah desa, Kecamatan dan kabupaten.

Dalam banyak permasalahan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (pendidikan, sosial ekonomi, dan informasi) mengakibatkan semakin terbatasnya akses masyarakat di dalam dan di sekitar hutan terhadap manfaat ekonomi hutan baik secara langsung atau tidak langsung, padahal TNBS dengan fungsi ekologis memberikan manfaat yang bernilai ekonomi tinggi kepada masyarakat yang berada dihilirnya.

Dalam kontek pemberdayaan masyarakat menuju pemenuhan ekonomi sekitar kawasan TNBS tentunya memiliki ciri khas sendiri yang spesifik, satu sisi mereka membutuhkan pemberdayaan dalam rangka mendukung hidup dan kehidupan, satu sisi mereka punya tanggung jawab moral dan hukum untuk mempertahankan kawasan sebagai penyangga kehidupan. Ini cukup dilematis.

Dengan melihat pola pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di Taman Nasional Berbak Sembilang Program KiBASS- TFCA melalui Skema Bio-right Sistem, yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dan konservasi. Pada Prinsip skema ini melakukan pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri yang sadar akan nilai- niliai konservasi.

Penulis : Adiosyafri  S.Si (Direktur Riset & Kampanye HaKI)