Lahan gambut bekas terbakar milik masyarakat desa Menang Raya, kabupaten OKI yang telah dijadikan lokasi demplot agroforestry Konsorsium HaKI-ICCTF. Foto: HaKI/bobberlian

Pemerintah Republik Indonesia dibawah pemerintahan Jokowi telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sesuai dengan Perpres no. 1 tahun 2016 guna memperbaiki tata kelola gambut di Indonesia. Restorasi gambut bukan pekerjaan mudah. Guna memperlancar pelaksanaan pemulihan gambut ini, perlu keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, pemegang konsesi, sampai masyarakat dengan koordinator Badan Restorasi Gambut (BRG).

Suasana diskusi kegiatan FGD pembentukan pokja restorasi gambut kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)icctf, Rabu (28/03/18). Foto: HaKI/ Bayu Prima

Untuk mendorong percepatan restorasi gambut di Kabupaten OKI, Konsorsium HaKI yang dibantu ICCTF, Rabu (28/03/18) menginisiasi pembentukan pokja restorasi gambut tingkat kabupaten, salah satunya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

“Permasalahan lahan gambut telah menjadi permasalahan bersama. Kegiatan FGD pembentukan pokja restorasi gambut tingkat kabupaten yang kita lakukan hari ini merupakan rangkaian atau kelanjutan kegiatan Konsorsium HaKI program ICCTF dalam membantu pemerintah mengatasi permasalahan lahan gambut. Kami menginisiasi kegiatan ini untuk membantu menyalaraskan koordinasi dan berbagi peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses percepatan restorasi gambut ditingkat kabupaten serta diharapkan hasil FGD dapat menjadi solusi yang ditawarkan kepada pemerintah seperti apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya”, ujar Ismail Rasyid, selaku Project Officer Konsorsium HaKI-ICCTF.

“Kabupaten OKI memiliki luas lahan gambut mencapai 570.883 ha. Saya harapkan peristiwa kebakaran yang terjadi di tahun 2015 tidak terulang kembali ditahun ini, untuk itu kita mengajak pihak-pihak terkait berdiskusi tentang langkah-langkah pencegahan kebakaran dan pemulihan lahan gambut yang rusak,” tambahnya.

Koordinasi Antara Pusat dan Daerah

Dalam pelaksanaannya terhitung dari tahun 2016 s/d awal 2018, kegiatan restorasi gambut di kabupaten OKI masih berjalan sendiri-sendiri antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa Dinas pemerintah Kab. OKI banyak yang tidak mengetahui peran Fasdes (Fasilitator desa) BRG. Peran fasilitator desa dalam program restorasi gambut memegang peranan penting dalam keberhasilan program restorasi gambut di daerah. Keberadaan fasilitator desa (fasdes) akan menjembatani antara program BRG dengan masyarakat desa dan pemerintah daerah setempat sehingga dapat dirumuskan sebuah agenda bersama.

“Oleh sebab itu Kelompok kerja (Pokja) Restorasi Gambut ini memang perlu dibentuk, untuk memfasilitasi informasi-informasi antara provinsi dan kabupaten terkait kegiatan restorasi gambut di tingkat Kabupaten. Kami sendiri siap untuk berpartisipasi dalam Pokja ini, dengan harapan jika pokja telah terbentuk informasi dan koordinasi antara BRG, TRGD Provinsi, pemerintah tingkat Kabupaten dapat sejalan, “ujar Syarifudin Gusar, masyarakat desa Menang Raya.

Zulkarnain, perwakilan Bappeda OKI yang hadir mengatakan bahwa pembentukan pokja restorasi gambut dipandang sangat perlu, agar penanggulangan restorasi Gambut ini terfokus.

“Selama ini kita bergerak sendiri-sendiri, kedepan jangan sampai pemerintah Kab. OKI tidak mengetahui adanya restorasi gambut. Revitalisasi sangat dirasakan masyarakat OKI kususnya desa yang ada lahan gambutnya. Sejauh mana urgensinya saya kira sangat urgen, karena OKI ini merupakan kabupaten yang menjadi perhatian dunia tentang gambut. Walaupun untuk saat ini dikatakan terlambat dari Kab. Pulang Pisau, namun untuk saat ini menurut kami sangat perlu  untuk dibentuk pokja restorasi,” katanya.

Usulan TGRD Kabupaten OKI

Dari hasil diskusi FGD pembentukan pokja restorasi gambut yang dilakukan, para peserta sepakat adanya usulan pembentukan TRGD (Tim Restorasi Gambut Daerah) Kabupaten OKI, dimana draf SK kebijakan dan tupoksi akan diusulkan kepada Bupati OKI.

Tim penyusun dan perumus akan melibatkan beberapa pihak, yaitu dari pemerintah adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kabag Hukum Kabupaten OKI, Bapeda, PMD, Dinas Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan dan Hultikultura, Dinas Perkebunan, Dinas PUPR, Manggala Agni, BPBD, Kom Info, KPH wilayah Kab.OKI, sedangkan dari masyarakat sipil yaitu: Yayasan Bakau, Lingkar Adat Marga Dana, Konsorsium HaKI, Kemitraan, Dinamisator BRG, SHI, Purun Institute. Tim penyusun dikomandoi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan difasilitasi oleh konsorsium HaKI-ICCTF.

 

Penulis: Evie Kartini 
Editor: bobberlian