Salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa lahan tempat penanaman tersebut statusnya harus jelas dan tidak sedang dalam keadaan konflik. Jika saja lahan tersebut adalah milik pemerintah, maka harus ada pernyataan dari pihak pemerintah desa bahwa kelompok masyarakat diperbolehkan untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk dihijaukan, dan tidak akan dilakukan penebangan setidaknya hingga masa perjanjian berlaku.

Sebagai kompensasi dari keinginan baik masyarakat tersebut, pihak KiBASS sebagai pelaksanan proyek akan menyediakan dukungan finansial untuk menunjang kegiatan peningkatan mata pencaharian masyarakat, dimana bentuk dan jenis usahanya akan diserahkan kepada kesepakatan masyarakat dengan fasilitasi dari pihak proyek. Status dari dukungan tersebut adalah berupa pinjaman tanpa bunga, dengan catatan apabila selama kurun waktu perjanjian, katakanlah 5 tahun, masyarakat berhasil mempertahankan pertumbuhan pohon mangrove sebanyak minimal 80%, maka status bantuan finansial yang tadinya berupa pinjaman tanpa bunga akan dirubah menjadi hibah. Dengan demikian, masyarakat tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Namun apabila terjadi anggota kelompok gagal menjaga pertumbuhan, maka mereka harus mengembalikan uang pinjaman secara proporsional. Dalam beberapa kasus, anggota masyarakat menyepakati bahwa meskipun mereka berhasil memenuhi target pertumbuhan mangrove, tetapi mereka akan tetap mengembalikan pinjaman tanpa bunga tersebut kepada kelompok, untuk kemudian digulirkan kembali kepada anggota masyarakat yang belum kebagian pada tahap sebelumnya.

Kesepakatan seperti ini harus diwujudkan dalam bentuk kontrak tertulis yang ditandatangani oleh anggota kelompok masyarakat dan pihak proyek, dan disaksikan oleh pemerintah desa. Keterlibatan pemerintah desa sangat diperlukan untuk meyakinkan bahwa program yang akan diusung sudah sejalan dengan program pembangunan di desa, serta sejalan dengan hukum, adat dan kebiasaan yang berlaku di wilayah desa tersebut.

Melalui mekanisme diatas, masyarakat di wilayah TNBS akan dipacu untuk melakukan pemeliharaan tanaman penghijauan, sehingga setelah kurun waktu perjanjian mereka dapat memperoleh manfaat dari tanaman yang tumbuh baik. Manfaat tersebut dapat berupa jasa lingkungan yang disediakan hutan mangrove, seperti pengaturan iklim mikro, penahan gempuran gelombang atau intrusi air laut, maupun manfaat ekonomi langsung, seperti hasil perikanan, pariwisata maupun hasil hutan non-kayu lainnya.

Pada saat yang sama, kegiatan ekonomi yang bersumber dari kompensasi dapat memberikan alternatif mata pencaharian bagi anggota kelompok, sehingga terdapat penumpukan manfaat, yang pada akhirnya tidak hanya dirasakan oleh anggota kelompok (penerima manfaat langsung – direct beneficieries) tetapi juga oleh anggota masyarakat lainnya (penerima manfaat tidak langsung – indirect beneficieries).