SURAT TERBUKA NGO INDONESIA KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

0
464

SURAT TERBUKA NGO INDONESIA KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK  INDONESIA, PEMBELI, PEMBERI DANA DAN PENGGUNA PRODUK  PERUSAHAAN TERKAIT KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA.

Sudah lebih 100 hari masyarakat di Sumatera dan Kalimantan menderita karena banjir kabut asap yang tak terkendali, dan mengandung zat kimiawi sulfurdioksida, Ozon, Karbon Monoksida dan Nitrogendioksida yang berpotensi merusak kesehatan, terutama saluran pernapasan, paru-paru dan mata. Tercatat, index pencemaran udara di Riau pada akhir September lalu mencapai 984, dimana angka itu jauh melampaui ambang batas dan sangat
berbahaya. Di Palangkaraya bahkan, pada Tanggal 25 September indeks pencemaran  mencapai 2.300, yang membuat masyarakat harus menggunakan masker didalam rumah.
Dampak dari kabut asap ini, sekolah – sekolah di Riau, Sumsel, Jambi, dan Palangkaraya harus diliburkan selama beberapa hari, 32 ribu orang di Sumsel, 26 ribu di Palangkaraya, 25 Ribu di Riau, dan puluhan ribu di propinsi lainnya menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Bahkan, 3 orang balita di Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir meninggal dunia akibat ISPA.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, sampai dengan pekan Kedua Oktober 2015, total hutan dan lahan terbakar mencapai 1,7 juta hektare. Dari 1,7 juta areal terbakar itu, di Kalimantan 770 ribu ha, 35,9% di antaranya lahan gambut. Sedangkan di Sumatera, areal terbakar seluas 593 ribu ha, 45,9% di antaranya lahan gambut, dan 221.704 ha areal terbakar berada di Sumatera Selatan (Sindo,
11/10).
Datasatelit NOAA, Terra dan Aquamenunjukkan bahwa kebakaran tersebut banyak terjadi  dalam konsesi perusahaan – perusahaan besar. Di Riau misalnya, salah satu perusahaan  terafiliasi dengan raksasa industry kertas Asia Pulp and Paper (APP), PT. Satria Perkasa Agung (SPA), menurut Direktur WALHI Riau, Riko Kurniawan, sepanjang tahun 2014 kabakaran di PT.SPA mencapai 1.000 hektar, dan tahun ini kembali terbakar sekitar 100
hektar. Kebakaran dalam konsesi APP di Riau juga terjadi di konsesi mereka yang lain yaitu PT. Arara Abadi, PT. Ruas Utama Jaya (966 Ha), PT. Suntara Gajah Pati (1200 Ha), PT. Sakato Pratama Makmur (1500 Ha) dan Bukit Batu Hutani Alam. Konsesi APP di Jambi PT. WKS dan PT. TMA dan di Sumatera Selatan, PT.Tripupa Jaya, PT.Rimba Hutani Mas, PT. Sebangun Bumi Andalas i , PT. Bumi Andalas Permai dan PT. Bumi Mekar
Hijau juga tak luput dari kabakaran. Empat perusahaan terakhir menerima “Preventive Measures Notice” dari Pemerintah Singapore atas potensi pelanggaran Transboundary Haze Pollution Act. PT. Bumi Mekar Hijau, bahkan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas kebakaran lebih dari 60.000 hektar pada tahun 2014, dan sebagian besar merupakan lahan gambut. Diluar APP, kebakaran hutan berulang juga terjadi dalam konsesi Asia Pacific Resources International (APRIL), adalah PT. Sumatera Riang Lestari (1000 Ha), PT. Rimba Paranap Indah dan RAPP.
Selain di sector HTI, kebakaran hutan juga massive terjadi didalam konsesi atau pemasok perusahaan besar perkebunan sawit yang punya komitmen zero burning policy, tergabung dalam IPOP – Indonesian Palm Oil Pledge dan anggota RSPO – Roundtable Sustainable Palm Oil seperti Golden Agri Resources, Wilmar, dan CARGIL. Temuan Greenpeace menunjukkan bahwa konsesi milik anggota RSPO bertanggung jawab atas 39% dari total
titik api perkebunan sawit di Riau selama periode Januari hingga Juni 2013 iii . Ada enam perusahaan terafiliasi dengan Wilmar Group yang wilayah konsesinya terbakar di Kalteng. Hal ini diakui oleh Komisaris Wilmar Master Parulian Tumanggor.  Sementara yang terkait dengan GAR, ada 3 perusahaan yang terkait dengan kebakaran hutan yaitu PT Agro Lestari Sentosa, PT Mitratama Abadi Makmur, dan PT Satya Kisma Usaha. Dan yang
terkait dengan Cargil adalah PT. Hindoli di Sumsel . Baik APP, APRIL dan semua raksasa perkebunan sawit tersebut sama-sama berdalih dan menolak konsesi dan pemasoknya terkait dengan kebakaran hutan, dan menyalahkan pihak ketiga sebagai pelakunya. Padehal UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 sudah jelas mengatakan bahwa Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Atas kebakaran hutan yang tak terkendali dan penderitaan masyarakat akibat kebakaran tersebut, kami bersikap sebagai berikut :

1. Mendesak pemerintah untuk menghentikan pemberian izin baru HTI dan perkebunan sawit, dan merasionalisasi luasan konsesi perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri yang sudah ada saat ini.

2. Kebakaran hebat dalam 2 perusahaan pulp dan paper terbesar di Indonesia, APP dan APRIL tersebut, membuat banyak pihak yakin, terutama NGO yang bertanda tangan dalam surat ini, bahwa pelaksanaan komitmen zero deforestation dan sustainability kedua perusahaan tersebut telah gagal dalam pencegahan kebakaran hutan dalam konsesi dan pemasok mereka.
3. Keanggotaan RSPO yang melekat pada keempat raksasa perkebunan sawit tersebut tidak berdampak pada pencegahan kebakaran dalam konsesi dan pemasok mereka. Untuk itu kami mendesak RSPO untuk menindak tegas anggotanya yang terkait dengan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, dan meningkatkan standar
kebijakan pengelolaan kebun sawit sehingga mampu mencegah kebakaran lahan.

4. Mendesak pemerintah untuk tidak ragu dalam melakukan penegakan hukum karena selama ini penegakan hukum lingkungan sangat lemah, dimana pelaku kerap bebas dari jeratan hukum dan atau prosesnya terhenti ditengah jalan. Penegakan hukum atas kebakaran hutan yang terjadi saat ini sangat penting untuk efek jerah dan upaya
pencegahan kebakaran hutan tidak terulang pada tahun-tahun mendatang.

5. Mendesak kepada semua konsumen, pembeli, dan pemberi dana kepada perusahaan terlibat kebakaran hutan seperti APP, APRIL, GAR, WILMAR, dan CARGIL untuk menghentikan semua kerjasama dan atau tidak menggunakan produk mereka, sampai adanya perbaikan yang terbukti dan evaluasi pelaksanaan komitmen
tersebut dari pihak independen. Hal ini penting untuk membantu perusahaan tersebut agar secara serius menjalankan komitmen zero deforestation-nya, dan melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya akibat kebakaran hutan dan gambut pada masa yang akan datang.
Demikianlah surat ini kami buat, semoga dapat menjadi pertimbangan pihak-pihak terkait.
Jakarta, 20 Oktober 2015
Hormat kami,
1. TUK Indonesia, Norman Jiwan
2. HAKA, Farwiza Farhan
3. JMGJ – Rudiansyah
4. JMG South Sumatra, Sudarto
5. PUSAKA, Andre Barahamin
6. KSPPM, David Rajagukguk
7. Linkar Borneo, Agus Sutomo
8. PADI, Ahmad SJA
9. HaKI, Aidil Fitri
10. Persatuan Petani Jambi, Aidil Putra
11. Jikalahari, Woro Supartinah

haki berita

SHARE
Next articleData Titik Hotspot Sumsel Oktober 2015

LEAVE A REPLY

*