Pengelolaan bentang alam berbasis masyarakat merupakan konsep yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dasar dari pendekatan tersebut adalah pelaksanaan pengelolaan bentang alam dengan peningkatan partisipasi dan menjadikan masyarakat sebagai aktor penentu keberhasilan pengelolaan bentang alam. Karena tidak bisa dipungkiri pengelolaan bentang alam tidak dapat dipisahkan dari keadaan sosial, ekonomi dan budaya setempat.

Konsorsium Bentang Alam Sembilang Sumsel (KiBASS), melakukan pendekatan pengelolaan bentang alam berbasis masyarakat di Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS) dengan mengidentifikasi kondisi sosial, ekonomi, budaya, juga ekologi secara menyeluruh.
Pada kasus di TNBS Seksi Sembilang, masyarakat bahkan terlebih dahulu berada di dalam Taman Nasional dengan bermacam aktifitas, seperti membuka hutan untuk perkebunan, permukiman, dan pembalakan kayu.

Dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya seperti itu yang terkadang menjadi penyebabnya, sehingga perlu dibangun mekanisme pengelolaan kawasan dengan pendekatan bentang alam untuk melindungi keanekaragaman hayati namun tetap memberikan manfaat bagi para pihak secara sosial dan ekonomi.

Tingkat kualitas hubungan manusia dan alam menjadi faktor penentu untuk menyelesaikan krisis lingkungan. Para pihak harus berkompromi terhadap sistem-sistem yang ada di dalam suatu bentang alam, dan melakukan pembagian zona di dalam bentang alam. Empat ruang yang diusulkan Odum (1969), yaitu produksi, perlindungan, urban-industrial, dan kompromi, dari ketiga zona tersebut lingkungan adalah targetnya.

Begitu juga pembagian zona TNBS dalam suatu bentang alam yang diharapkan mengacu pada menyelesaikan krisis lingkungan , pembagian ruang tersebut adalah zona inti, zona rimba, zona tradisional, zona pemanfaatan, zona rehabilitasi dan zona khusus.
Dimana pergerakan masyarakat, dan satwa, akan terjadi antar zona yang telah di tetapkan sehingga perlu pengelolaan bentang alam yang berkelanjutan.

Pengelolaan kawasan berbasis bentang alam yang berkelanjutan telah mengalami perbaikan seiring dengan perubahan perspektif yang berorientasi konservasi menjadi kompromi yang mensinergikan berbagai tujuan penggunaan lahan dan sumber daya.

Sayer et al. (2013) menuliskan pengambil keputusan di dalam pengelolaan bentang alam, harus berorientasi pada manusia (people-centered). Prinsipnya pengelolaan harus menekankan pada pola pengelolaan adaptif, keterlibatan para pihak, dan banyak tujuan (multiple objectives).

Pengelolaan bentang alam yang berkelanjutan yang di lakukan merupakan konsep yang berkembang dan dinamis untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan di kawasan hutan TNBS Seksi Sembilang untuk generasi sekarang dan mendatang.

Kawasan konservasi tidak dapat dikelola dengan prinsip-prinsip soliter dan ekslusif di dalam batas yurisdiksi Taman Nasional. Pengelola harus mampu mengembangkan inklusivitas pengelolaan, yang melewati batas-batas kawasan Taman Nasional (beyond park boundary) dalam Ekosistem Sembilang dengan membangun jaringan kerja lintas pelaku utama dan mengembangkan kegiatan tambahan di berbagai lapisan dengan dimulai dari desa sebagai kawasan penyangga sosial (social buffer). begitupun dengan penyanga fisiknya (physical buffer zone) TNBS Seksi Sembilang yang mencakup kawasan-kawasan hutan produksi, hutan lindung gambut , hutan magrove.

Dengan demikian, pendekatan pengelolaan multi pihak, kolaborasi dan kemitraan menjadi penting dikedepankan dengan paradigma baru, bahwa kawasan TNBS Seksi Sembilang harus dikelola dengan memperbesar skala geografis perencanaan, pengelolaan dan pelibatan para pelaku yang berpengaruh di luar batas yuridiksi Taman Nasional sebagaimana diamanahkan oleh The World Conservation Union dan Convention of Biodiversity (CBD).

Penyelamatan habitat pada skala bentang alam dalam bentuk perluasan atau penetapan kawasan konservasi baru maupun pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari, sehingga mampu berfungsi efektif untuk perlindungan keanekaragaman hayati
Pendekatan program KiBASS–TFCA mengedepankan model kolaborasi lintas pelaku sektor pembangunan, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat lokal diharapkan dapat mendorong dan mewujudkan konservasi hutan yang pada gilirannya berdampak pada pembangunan sosial ekonomi wilayah secara berkelanjutan.

KiBASS–TFCA dengan pendekatan pengelolaan bentang alam yang berkelanjutan yang di lakukan merupakan konsep yang berkembang dan dinamis untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Salah satu pendekatan yang dilakukanadalah dengan mengunakan mekanisme bioright system. Yaitu pendanaan yang ditujukan untuk menggabungkan upaya peningkatan kesejahteraan dan upaya konservasi lingkungan melalui penyediaan kredit mikro untuk pengembangan usaha masyarakat yang berkelanjutan di sekitar TNBS seksi Sembilang.
Pendekatan ini mendukung penduduk setempat untuk tidak melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan konservasi lingkungan (kontraproduktif) dan justru secara aktif terlibat dalam upaya-upaya restorasi dan konservasi lingkungan di dalam dan sekitar kawasan.
Intervensi program ini dapat mewujudkan kondisi menjadi wilayah yang mempunyai kapasitas ekologis yang mewadahi kelestarian hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

Secara umum, peran dan partisipasi stakeholder, karakteristik sosial ekonomi penduduk, serta tipe ekosistem merupakan tantangan yang perlu diperhatikan dalam mengelola bentang alam secara berkelanjutan. (*)

Oleh: Adios Syafri/ Direktur Riset & Kampanye HaKI

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

*