Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan SK. 4732 pada 14 September 2017, yang salah satu bagiannya mengenai pengalokasian 921.230 hektar untuk areal lahan usaha pengganti (land swap) HTI.[1] Akan tetapi, keputusan tersebut tidak dilampiri peta operasional lokasi-lokasi land swap tersebut.

Membuka peta operasional ke publik mestinyalah dilakukan KLHK, agar keputusan-keputusannya mengenai topik sepenting ini dipercaya oleh publik, tidak menyerobot wilayah kelola masyarakat, tidak mengurangi hutan alam sehingga memberikan jaminan investasi sekaligus.

Meski demikian, areal-areal yang potensial dijadikan land swap HTI sebenarnya bisa diperkirakan. Karena sebelumnya, pada 13 Juli 2017, KLHK telah menerbitkan siaran pers yang mengindikasikan lokasi-lokasi tersebut. Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, melalui siaran pers ini menyebutkan bahwa alokasi land swap diarahkan pada: (1) areal bekas HTI yang memiliki kinerja tidak bagus, sehingga dicabut izinnya atau dikembalikan; atau (2) berupa areal yang berada dalam arahan pemanfaatan hutan produksi yang ditetapkan Menteri untuk HTI (open access atau belum ada izin HTI).[2]

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHPL) sebelumnya telah melakukan evaluasi kinerja pengusahaan hutan, termasuk HTI. Dengan skor 0-100, disusun 4 kategori, yakni Layak Dilanjutkan (LD, skor 76-100), Layak Dilanjutkan dengan Catatan (LDC, skor 50-75), Layak Dilanjutkan dengan Pengawasan (LDP, skor 21-49), dan Layak Evaluasi (LE, skor 0-20). Dengan demikian, yang sesuai dengan kriteria (1) pada siaran pers di atas adalah kategori Layak Evaluasi (LE).[3] Dan, berdasarkan data per Maret 2016, Berdasarkan data evaluasi kinerja HTI pada bulan Maret 2016, terdapat 1.153.949 hektar HTI saat ini yang berkategori LE.

Sedangkan kriteria (2) dapat diidentifikasi pada Lampiran SK. 4732, yang mana pada peta per provinsi terdapat area Calon Areal IUPHHK-HT. Secara keseluruhan, terdapat areal seluas 769.380 hektar dalam Lampiran 1 tersebut sebagai Calon Areal IUPHHK-HT.

Berdasarkan hasil analisis spasial atas dua kategori di atas, terdapat lahan seluas 1.923.329 ha yang oleh KLHK potensial dijadikan sebagai area land swap. Akan tetapi, pada area ini justru masih terdapat tutupan hutan seluas 971.900 ha. Dari tutupan hutan tersebut, 177.395 ha merupakan hutan primer, sedang 794.504 sisanya berupa hutan sekunder.

Pulau yang paling banyak memiliki tutupan hutan dari area potensial land swap ini adalah Papua dan Kalimantan. Hampir separuh, tepatnya 472.975 ha, tutupan hutan tersebut berada di Tanah Papua, sementara di Pulau Kalimantan 259.048 ha.

————————————————————————————————

(1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usahan Pemanfaatan Hutan

(2) KLHK Tetapkan Mekanisme Land Swap dan Alokasikan Lahan Pengganti http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/644

(3) Peraturan Direktur Jendral Pengelolalan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)


Tabel 1. Perkiraan alokasi land swap oleh KLHK dan estimasi tutupan hutannya

Potensi alokasi Total luas lahan (ha) Tutupan hutan dalam lahan[1] (ha) Total Tutupan Hutan (ha)
Hutan Primer Hutan Sekunder
HTI Layak Evaluasi  1.153.949  131.927  405.465  537.392
Calon Areal IUPHHK-HT  769.380  45.468  389.039  434.507
Total  1.923.329  177.395  794.504  971.900

 Sumber:

  1. Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia    Nomor: SK. 4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usahan Pemanfaatan Hutan
  2. Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015 (Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Diunduh dari http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/Indonesia/Code/Forest-Map/data.html, diakses pada 3 Maret 2018.
  3. Global Land Analysis & Discovery (GLAD) Alerts 2016 (University of Maryland, 2016 http://glad.geog.umd.edu/alerts, diakses pada 3 Maret 2018)

Perihal areal-areal dan tutupan hutan ini dapat dilihat pada website Pasopati Project Pasopati:http://pasopatiproject.id

—————————————————————————————–

Koalisi Masyarakat Sipil

Aueriga—Elsam—Yayasan Pusaka—Kemitraan—WWF Indonesia—Wetland International—Belantara Papua—Gemapala Fakfak—Eyes on The Forest—HaKi

(1) Hutan primer pada analisis ini merupakan gabungan dari 3 jenis hutan primer yang ada pada kategorisasi KLHK, yakni hutan lahan kering primer, hutan mangrove primer dan hutan rawa primer. Sementara hutan sekunder pada analisis ini adalah gabungan dari hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove sekunder dan hutan rawa sekunder. Selengkapnya mengenai kategorisasi ini dapat dilihat pada http://webgis.menlhk.go.id:8080/pl/pl.htm